Network
Kilasaceh.com - Warga Gampong Kuta Barat terus mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk segera memindahkan para pengungsi etnis Rohingya keluar dari Pulau Weh.
Hal tersebut disampaikan Keuchik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim, yang melakukan audiensi ke Kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat, untuk menyuarakan aspirasi warga setempat sekaligus mendukung pemerintah dalam hal transfer etnis Rohingya.
“Saya mewakili masyarakat Gampong Kuta Barat meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab, terutama UNHCR dan IOM agar segera memindahkan pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang beberapa waktu lalu ke tempat yang seharusnya,” kata Muhammad Hamim.
Kunjungan tersebut disambut baik oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan, Setdako Sabang, Naufal bersama Asisten Administrasi Umum Setda Kota Sabang, Rinaldi Syahputra, dan juga Kapolres Sabang, AKBP Erwan berserta jajaran, di Ruang Rapat Wali Kota Sabang. Kamis, (7/12/2023).
Amatan media, Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Pj Wali Kota Sabang Reza Fahlevi ke lokasi Unjuk Rasa untuk bertemu Warga Kuta barat yang melakukan aksi penolakan etnis Rohingya di Kota Sabang, pada Rabu sebelumnya (6/12/2023).
Selain penolakan itu, Keuchik Gampong Kuta Barat juga menyampaikan, bahwa kondisi tersebut ditambah dengan buruknya perilaku pengungsi Rohingya di kamp penampungan sementara, yang berlokasi di Dermaga CT-1 Gampong Kuta Barat. Hal ini membuat warga semakin geram, pasalnya sanitasi yang disediakan tidak dibenarkan sebagaimana mestinya.
Menurut Keuchik Gampong Kuta Barat, jika hal ini tidak segera mendapat perhatian, akan berdampak buruk pada keindahan dan kebersihan lingkungan Kota Sabang. Terlebih menjelang natal dan tahun baru, dimana biasanya banyak dikunjungi wisatawan.
Menanggapai hal tersebut, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan, Setdako Sabang, Naufal mengatakan laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan peninjauan langsung kondisi di lapangan.
"Nanti kita akan cross check ke lapangan tentang kebenaran laporan ini. Apabila memang benar kondisinya seperti itu, tentu kita akan mengkomunikasikan lebih lanjut dengan pihak UNHCR, karena segala hal yang berhubungan dengan penanganan pengungsi, adalah tanggungjawab pihak UNHCR dan IOM, " Jelas Naufal.
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan, Setdako Sabang, juga menyampaikan beberapa kesalahanpahaman yang selama ini terjadi di masyarakat. Terutama terkait upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah bersama unsur Forkopimda sabang untuk menangani masalah ini.
