Network
Kilasaceh.com - Pemerintah Aceh mengapresiasi dan mendukung langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Aceh yang menyelenggarakan Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024. Kegiatan ini diadakan pada Rabu, 22 Mei 2024, di Hotel Kyriad Banda Aceh, dengan harapan dapat menjadi landasan yang kokoh untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Aceh.
Dukungan ini disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar, saat membacakan sambutan Penjabat Gubernur Aceh pada pembukaan acara tersebut. Iskandar menegaskan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas sebagai hak setiap warga negara. "Pelayanan publik yang berkualitas adalah hak bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, peran Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sangatlah krusial," ujar Iskandar.
Sosialisasi Ombudsman RI: Perbaikan Sistem Pelayanan Publik Jadi Fokus Utama di Aceh
Menurut Iskandar, penilaian ini bukan sekadar evaluasi, tetapi juga merupakan tonggak penting dalam memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas layanan publik di Aceh. Fokus penilaian mencakup berbagai dimensi seperti kompetensi pelaksana, pemenuhan standar pelayanan, persepsi maladministrasi, serta pengelolaan pengaduan. Dimensi-dimensi ini mencerminkan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
"Adapun dimensi-dimensi yang menjadi fokus penilaian, seperti kompetensi pelaksana, pemenuhan standar pelayanan, persepsi maladministrasi, serta pengelolaan pengaduan, adalah cerminan dari komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Melalui penilaian ini, diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan dan memperbaikinya, serta memperkuat aspek-aspek positif yang telah ada," lanjut Iskandar.
Kualitas Pelayanan Publik di Aceh Ditingkatkan Melalui Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI
Iskandar juga menekankan bahwa penilaian ini bertujuan memastikan pelayanan publik yang diselenggarakan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan terpenuhi dengan baik. "Sejalan dengan itu, Pemerintah Aceh sangat mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh dalam melakukan penilaian ini. Dengan adanya penilaian ini, diharapkan kita dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, memperkuat kelebihan yang telah ada, serta terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan," kata Iskandar.
Dalam kesempatan tersebut, Iskandar mengajak seluruh instansi dan lembaga di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjadikan momen ini sebagai momentum introspeksi dan perbaikan. "Untuk itu, kepada seluruh instansi dan lembaga di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan menjadi objek penilaian, saya mengajak untuk menjadikan momen ini sebagai momentum introspeksi dan perbaikan," ajak Iskandar.
Iskandar juga menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Aceh, Ombudsman Republik Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan misi peningkatan kualitas pelayanan publik ini. "Hanya dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Aceh," tegas Iskandar.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh para petinggi dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh, Biro Organisasi Setda Aceh, Inspektur Aceh, Kanwil BPN Aceh, Inspektur Kabupaten/Kota se-Aceh, hingga Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se-Aceh.***
