Network
Kilasaceh.com - Proses penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2024 di Papua menjadi sorotan utama dengan jumlah pendaftar daring mencapai angka mengesankan, yaitu 13.949 orang. Data tersebut, yang berasal dari Sekretariat Subbagdiapers Biro SDM Polda Papua, menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat terhadap kesempatan untuk bergabung dengan kepolisian.
Tidak hanya mencuri perhatian, rekrutmen ini juga meraih apresiasi luas dari para tokoh masyarakat setempat. Ondoafi atau Kepala Suku Sosiri Boas Asa Henock menyambut hangat program penerimaan 2.000 Bintara Polri di lingkungan Polda Papua. Dalam pernyataannya, Ondoafi Sosiri Boas Asa Henock mengungkapkan dukungan dan apresiasi atas program tersebut. Ia juga menyoroti kuota khusus bagi anak kepala suku serta penekanan pada penerimaan Orang Asli Papua (OAP), menyatakan bahwa program ini adalah bentuk penghormatan dari Polri terhadap para ondoafi dan kepala suku di Papua.
Fredikus Gebze, seorang tokoh masyarakat pemangku adat, juga memberikan dukungannya terhadap apresiasi Kapolri terhadap penerimaan Polri terhadap OAP. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam proses rekrutmen, sambil mengajak anak-anak Papua untuk siap bergabung dengan Polri dengan sikap yang pantas.
Sekretaris Pansus Avirmasi Provinsi Papua Selatan, Yustina Pangrasia, memberikan apresiasi penuh terhadap upaya rekrutmen Polri terhadap orang asli Papua. Dalam pandangannya, sistem rekrutmen yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis merupakan langkah yang penting dan layak diapresiasi. Dia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kapolri atas kesempatan yang diberikan kepada masyarakat Papua untuk mengabdi sebagai bagian dari kepolisian.
Bukan hanya tokoh masyarakat, tetapi juga pengawas eksternal rekrutmen Polri di Polda Papua, Frit B. Ramandey, memberikan apresiasi kepada Kapolri atas kebijakan dalam penerimaan Bintara Polri dengan kuota 10.000. Ia menyebutnya sebagai bentuk keberpihakan bagi masyarakat Papua. Ramandey juga menyoroti beberapa inovasi dalam proses rekrutmen, seperti pembukaan Sub Panda di Timika, kebijakan usia maksimal rekrutmen yang diperluas, dan keterlibatan unsur eksternal dalam tahapan seleksi.
Benny Sweny, Ketua Tim Kerja MRP untuk Penanganan Aspirasi dan Permasalahan OAP, turut mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kapolri atas kebijakan rekrutmen yang memberikan kesempatan lebih besar bagi putra-putri Papua. Sweny berharap bahwa penerimaan besar-besaran ini akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah Papua.
Komnas HAM Papua Apresiasi Rekrutmen Polri, Ini Alasannya
Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua, Fritz Ramanday, juga mengapresiasi langkah-langkah yang diambil dalam proses rekrutmen anggota Polri di Polda Papua tahun ini. Dia menyoroti pembukaan sub-panitia daerah (panda) di Timika dan kebijakan peningkatan batas usia rekrutmen, yang semuanya dianggapnya sebagai langkah yang progresif dan berpihak kepada masyarakat Papua.
Dalam rekrutmen anggota Polri tahun ini, Polda Papua telah menggandeng Komnas HAM Perwakilan Papua sebagai pengawas eksternal, menunjukkan komitmen untuk menjaga transparansi dan objektivitas dalam proses seleksi.
