Aceh Alokasikan Dana Signifikan untuk PON XXI Aceh-Sumut 2024 Meski Menuai Kritik DPRA

- 27 Februari 2024, 06:15 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli. /Pemerintah Aceh/

Kilasaceh.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli, mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana sebesar 4,31 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2024 untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut. Pernyataan tersebut menuai kritik dari Zulfadli yang mengindikasikan kurangnya keterlibatan DPRA dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran untuk PON tersebut.

Transparansi Dipertanyakan, PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dapat Dana 4,31 Persen dari APBA

Menurut Zulfadli, berdasarkan hasil koreksi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat beberapa kegiatan yang masih diusulkan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan pelaksanaan PON Aceh-Sumut. Meski APBA 2024 sebesar Rp11,7 triliun telah disepakati oleh Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh, namun anggaran tersebut masih dalam tahap evaluasi dan koreksi oleh Kemendagri.

Baca Juga: Pemuda Indonesia Berpeluang Menjadi Bagian Suksesnya PON XXI 2024 Sebagai Sukarelawan

Alokasi anggaran untuk PON XXI Aceh-Sumut 2024 sebesar Rp505 miliar lebih, dengan sekitar 4,31 persen dari total belanja daerah tahun ini. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam alokasi anggaran tersebut antara lain pembangunan venue petanque sport center di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh dengan anggaran Rp8 miliar, pembangunan venue kempo di Gedung Taekwondo PCC Kabupaten Pidie dengan anggaran Rp15 miliar, dan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk venue PON XXI/2024 di kawasan Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh dengan anggaran Rp1,7 miliar.

Meski Pemerintah Aceh telah menetapkan alokasi dana untuk PON Aceh-Sumut, Zulfadli menegaskan bahwa tidak ada pembahasan secara langsung dan detail dengan DPRA. Ia menyatakan bahwa keputusan ini ditetapkan langsung sepihak oleh Pemerintah Aceh, tanpa melibatkan DPRA dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana tersebut.

Zulfadli juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa usulan perbaikan hasil koreksi Mendagri yang seharusnya melibatkan pembahasan bersama dengan DPRA untuk mencari alternatif terbaik demi keberlangsungan pembangunan Aceh. Ia menekankan bahwa jika kelak ditemukan adanya pelanggaran atas kebijakan penetapan anggaran APBA 2024, hal tersebut menjadi catatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Aceh.

DPRA Soroti Alokasi Dana PON: Pemerintah Aceh Didesak Buka Dialog Lebih Intens

Dalam konteks tersebut, Zulfadli menyoroti kurangnya keterlibatan DPRA dalam proses penetapan alokasi dana untuk PON dan menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan semacam ini seharusnya melibatkan dialog dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dan DPRA. Ia menyatakan bahwa kebijakan yang bersifat sepihak dapat berpotensi menciptakan ketidaksetujuan dan ketidakpuasan di kalangan anggota DPRA serta masyarakat Aceh secara luas.

Baca Juga: Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, Motivasi Atlet Kurash Aceh Jelang PON XXI

Selain itu, Zulfadli menyoroti bahwa alokasi dana untuk PON XXI Aceh-Sumut 2024 tidak melibatkan pembahasan secara langsung dan detail dengan DPRA. Menurutnya, hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran untuk ajang olahraga prestisius tersebut.

Halaman:

Editor: Anshori


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah