Network
Kilasaceh.com - Kota Banda Aceh kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih dua penghargaan prestisius dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Aceh. Kesuksesan ini menjadi sorotan utama pada acara rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2024, yang berlangsung di Hotel Grand Nanggroe pada Selasa, 23 Januari 2024.
Baca Juga: Tinjau Pulau Rondo, Komitmen TNI-Polri Amankan Pulau Terluar Indonesia
Prestasi pertama yang diukir dengan gemilang oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah penghargaan untuk permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) terbanyak tahun 2023. Pencapaian ini menjadi bukti nyata dari komitmen penuh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan terbaik terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual. Penghargaan ini diterima dengan penuh kebanggaan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Wahyudi, yang menyatakan, "Penghargaan ini adalah hasil dari upaya keras kami yang telah membuahkan hasil yang signifikan."
Tak hanya itu, penghargaan kedua yang diterima oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebagai mitra kerja terkemuka dalam mendukung sarana dan prasarana di Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk Kantor Imigrasi (Kanim) kelas I TPI Banda Aceh. Wahyudi menambahkan, "Kita terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan seluruh pelayanan sehingga menjadi mudah dan cepat."
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah, antara lain Kanwil Kemenkumham Meurah Budiman, perwakilan Pemerintah Aceh, Polda Aceh, Ombudsman, Kepala Imigrasi, perwakilan Bupati/Wali Kota se Aceh, Kalapas/Karutan se Aceh, dan undangan lainnya. Kehadiran mereka menjadi saksi sekaligus saksi dari keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Penghargaan pertama, yakni untuk permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) terbanyak tahun 2023, tidak hanya mencerminkan keberhasilan administratif, tetapi juga menunjukkan peran strategis Kota Banda Aceh dalam mendukung ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam menerima penghargaan ini, Wahyudi menyampaikan rasa bangganya, "Penghargaan ini tidak hanya mengukir prestasi, tetapi juga mencerminkan dampak positif terhadap ekosistem inovasi di Kota Banda Aceh. Kami akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam hal pendaftaran KI, sebagai bentuk dukungan kami terhadap pengembangan ekonomi kreatif di daerah ini."
Baca Juga: Pj Bupati Aceh Besar Soroti Pendidikan dan Kesehatan di SDN1 Lhoknga
Penghargaan kedua, sebagai mitra kerja terkait dukungan sarana dan prasarana di Mal Pelayanan Publik (MPP) terhadap Kantor Imigrasi (Kanim) kelas I TPI Banda Aceh, menandakan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Mal Pelayanan Publik (MPP) sendiri merupakan bentuk sinergi yang diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak. Wahyudi menjelaskan, "Keberadaan MPP Kota Banda Aceh bukan hanya sebagai pusat pelayanan, tetapi juga sebagai simbol kesatuan dan kesinambungan dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat."
Prestasi ini tak lepas dari upaya serius Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjadikan wilayahnya sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2024. Keberhasilan ini bukan hanya sebagai penghargaan semata, tetapi juga menjadi tantangan dan motivasi lebih lanjut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
