Network
Kilasaceh.com - Hari ini, Sekretaris Daerah Aceh Besar, Drs. Sulaimi M.Si, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Aceh Besar, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan stunting tingkat kecamatan di Gedung Puskesmas Krueng Barona Jaya. Rapat tersebut bertujuan untuk merencanakan langkah-langkah konkret dalam menangani masalah stunting di Aceh Besar, dengan fokus pada gampong-gampong yang terdampak lebih besar. Selasa, 20 Februari 2024.
Sulaimi dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun 2023, tidak semua gampong di Aceh Besar terdampak stunting. "Di Aceh Besar tidak semua gampong ada kasus stunting, jadi pada hari ini kita fokus pada gampong-gampong yang terdampak stuntingnya lebih besar dengan perencanaan yang matang, sehingga tahun 2024 ini tidak ada lagi stunting di Aceh Besar," ujarnya dengan tekad kuat.
Baca Juga: Aktor-Aktor Papan Atas Indonesia Bersatu dengan WWF Indonesia untuk Menyelamatkan Gajah di Aceh
Menurutnya, meskipun sebagai abdi negara melaksanakan tugas sesuai kalender yang telah ditetapkan, namun agar tidak terlalu bergegas, kegiatan atau tugas juga harus disesuaikan dengan kalender yang telah ditetapkan. Sulaimi juga berharap agar rembuk stunting dapat dilaksanakan secara permanen atau bertahap sebelum Musrenbang tingkat kecamatan dilaksanakan. "Jika bisa, rembuk ini bisa dilaksanakan secara permanen, setidaknya satu tahun bisa dua atau empat kali, baik dimulai pada bulan Februari atau Maret, bisa juga persetengah tahun, sebelum pelaksanaan Musrenbang kecamatan dilaksanakan," tambahnya.
Pada rapat ini, sejumlah Kepala Puskesmas Aceh Besar turut hadir, menunjukkan komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting. Sulaimi menyarankan agar pihak kecamatan bekerja sama dengan babinsa, bhabinkamtibmas, bidan desa, dan kader untuk melihat kondisi stunting di tingkat gampong. "Untuk mengetahui kondisi stunting di tingkat gampong, mari kita libatkan babinsa, bhabinkamtinmas, bidan desa, dan para kader yang ada di gampong tersebut," ujarnya.
Sulaimi menegaskan bahwa penanganan stunting di Aceh Besar memerlukan kesepakatan dan perencanaan yang matang. Aceh Besar saat ini menjadi peringkat satu untuk balita kekurangan gizi dan peringkat satu untuk gizi buruk. "Semoga dengan adanya rembuk ini bisa menurunkan angka balita kurang gizi, gizi buruk, dan stunting di Aceh Besar. Oleh karena itu, diharapkan Camat dan Kepala Puskesmas terus bersinergi untuk menurunkan stunting di tingkat kecamatan," tuturnya dengan harapan tinggi.
Rahmawati S.Pd, Kepala Bappeda Aceh Besar, juga turut memberikan kontribusinya dalam rapat tersebut. Ia mengingatkan bahwa rembuk stunting harus segera dilakukan karena musrenbang kecamatan akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret hingga Ramadhan 2024. "Jadi mari segera berembuk dengan menyusun apa saja kegiatan intervensi yang dilakukan untuk menurunkan dan mencegah stunting sejak dini," ujarnya.
Baca Juga: 226 Peserta Berhasil Lolos Seleksi SIPSS 2024, Polri Beri Peluang Luas untuk Penyandang Disabilitas
Bappeda Aceh Besar telah menempatkan anggaran sebesar Rp 10 juta per kecamatan untuk memantau kegiatan masyarakat dan mencegah stunting di gampong. Rahmawati berharap agar para camat bisa menyelesaikan rembuk stunting pada akhir Februari ini, dan untuk tingkat gampong, pergampong dapat diadakan setiap harinya dengan melibatkan minimal 15 hingga 25 orang, tergantung pada tingkat penduduk di kecamatan tersebut.
