Network
Kilasaceh.com - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh menggelar kegiatan advokasi terpadu untuk mendukung Program Prioritas Nasional (Pro PN) tahun 2024 dalam upaya percepatan penurunan stunting di Aceh. Kegiatan yang diselenggarakan di aula pertemuan Hotel A Yani pada Kamis, 29 Februari 2024, ini dibuka oleh Kepala Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aceh, Ayu Candra Febiola Nazuar, didampingi oleh Kepala BPOM Aceh, Yudi Noviandi.
BPOM Aceh Beri Dukungan Penuh untuk Penurunan Stunting
Dalam sambutannya, Yudi Noviandi menjelaskan bahwa Pro PN Pangan Aman di BPOM telah di-tagging untuk mendukung Upaya Percepatan Penurunan Stunting sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021. Dia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas antar instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan keberhasilan program ini.
Baca Juga: Sulaimi Pimpin Rapat Koordinasi, Aceh Besar Fokus Percepat Penurunan Stunting
"Kolaborasi dan sinergitas program dan kegiatan antar instansi pemerintah sangat diperlukan agar upaya penurunan stunting berjalan saling menguatkan dan tidak tumpang tindih," ujar Yudi Noviandi. Keterlibatan semua pihak diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi masalah stunting di Aceh.
Stunting, yang merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, menjadi fokus utama dalam kegiatan ini. Menurut laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes), stunting dapat terjadi terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi penting dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Aceh Singkil.
Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Ayu Marzuki, menambahkan bahwa keberhasilan program penurunan stunting sangat tergantung pada kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ia menekankan perlunya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat sebagai kunci kesuksesan program ini.
"Kegiatan ini penting dilakukan agar pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota, Stakeholder, Pemerintah Desa, Kepala Pasar, Pengelola Pasar, dan Sekolah memiliki komitmen," ungkap Ayu Marzuki. "Peran aktif dari Pemerintah Daerah dalam mereplikasi program menjadi kunci utama suksesnya Program Prioritas Nasional Pangan Aman ini."
Kegiatan advokasi terpadu Pro PN diawali dengan penyampaian materi tentang Stunting dan Advokasi Percepatan Penurunan Stunting oleh narasumber yang kompeten di bidangnya. Para peserta kemudian terlibat dalam sesi sharing dan diskusi panel untuk menggali ide-ide dan solusi bersama.
Baca Juga: BPOM Aceh Bergerak Cepat dalam Pencegahan Stunting untuk Cita-Cita Indonesia Maju 2045
