Network
Kilasaceh.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera menunjuk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) definitif pengganti Mahfud MD yang mengundurkan diri pada Kamis (1/2) kemarin. Menko Polhukam yang akan ditunjuk Jokowi berasal dari kalangan non-partai politik.
“Secepatnya (ditunjuk menteri definitif). (Tokohnya) dari non (partai politik),” ujar Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan, di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat. Sabtu, 3 Februari 2024.
Baca Juga: Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Gantikan Mahfud MD Sebagai Plt Menko Polhukam
Dalam upaya mengisi kekosongan jabatan Menko Polhukam setelah pengunduran diri Mahfud MD, Jokowi telah menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menko Polhukam.
Tito Karnavian, yang memiliki pengalaman di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dianggap memiliki kapabilitas yang diperlukan untuk mengemban tugas tersebut.
Keputusan Jokowi ini diumumkan melalui Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024, yang juga mencakup pemberhentian dengan hormat untuk Mahfud MD dan Tito Karnavian akan menjabat sebagai Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 hingga ada penunjukan Menko Polhukam yang definitif.
Baca Juga: Presiden Jokowi Terima Surat Pengunduran Diri Mahfud MD
Dalam keterangannya di Bandung, Jokowi menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah agar organisasi di Kementerian Polhukam berjalan dengan baik, dan menilai bahwa Tito Karnavian, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, adalah pilihan yang tepat untuk mengisi posisi tersebut.
“Sekarang di Mendagri, saya kira untuk memegang Menko Polhukam, saya kira nggak ada masalah,” ujarnya.
Langkah ini juga menunjukkan komitmen Jokowi untuk memilih sosok yang tidak terikat pada partai politik tertentu, mungkin dengan harapan agar kebijakan yang diambil dapat lebih independen dan fokus pada kepentingan nasional. Keputusan untuk menunjuk Menko Polhukam definitif akan menjadi sorotan penting dalam perkembangan kebijakan pemerintahan ke depan.
