Network
Kilasaceh.com - Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh terus mengukuhkan komitmen untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi di antara lembaga keistimewaan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Lembaga Keistimewaan. Kegiatan yang dibuka oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Wahyudi S.STP M.Si, ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi dan menciptakan solusi bersama terkait berbagai isu krusial yang dihadapi masyarakat.
Baca Juga: Melawan Pungutan Liar, Pemkab Aceh Besar Sosialisasi Saber Pungli
Acara tersebut dihelat di Hotel Permata Hati, Rabu, 13 Desember 2023, dan dihadiri oleh lebih dari 25 peserta, termasuk pimpinan lembaga keistimewaan se Kota Banda Aceh, seperti MAA, MPD, MPU, Baitul Mal, Satpol PP dan WH, Dinas Pendidikan Dayah, dan Dinas Syariat Islam. Ketua Panitia, Fahrul Razi S.STP M.Si, yang juga Kabag Kesra Setdakota Banda Aceh, memberikan laporan yang menggambarkan semangat dan antusiasme peserta dalam menghadapi rapat yang konstruktif ini.
Salah satu keunggulan Rakor ini adalah kehadiran tiga narasumber yang membawa wawasan mendalam terkait isu-isu keistimewaan. DR Fikri Sulaiman dari DSI Aceh, Jumadi Selian dari BPKP Aceh, dan Asisten I Pemko Banda Aceh Bachtiar S.Sos M.Si, turut memberikan kontribusi berharga melalui presentasi dan diskusi interaktif. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek, termasuk implementasi syariat Islam, pengelolaan keuangan, dan peran lembaga keistimewaan dalam pembangunan berkelanjutan.
Menurut Fahrul Razi, kehadiran narasumber tersebut bertujuan untuk memberikan sudut pandang yang komprehensif kepada peserta sehingga dapat tercipta pemahaman yang mendalam mengenai peran lembaga keistimewaan dalam menanggapi permasalahan masyarakat. "Kami berharap melalui kontribusi para narasumber, Rakor ini dapat melahirkan rekomendasi dan keputusan bersama yang dapat menjadi landasan bagi lembaga keistimewaan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Operasi Anti Mafia Bola : Sindikat SBOTOP Terungkap, 43.000 Akun dan Rp481 Miliar Terlibat
Saat membuka kegiatan ini, Pj Sekda Wahyudi S.STP M.Si, menyatakan bahwa Rakor ini bukan hanya sekadar pertemuan formal, namun merupakan sarana penting untuk menjaga kolaborasi, sinergi, dan refleksi terhadap program-program yang telah dijalankan. "Kita semua di ruangan ini menyadari bahwa gagasan fundamental diperlukan untuk menjaga generasi Banda Aceh yang mencintai Islam, dan menerapkannya dalam budaya dan pendidikan di masa yang akan datang," katanya dengan penuh semangat.
Lebih lanjut, Wahyudi menggarisbawahi bahwa koordinasi antar lembaga keistimewaan sangat diperlukan untuk mencapai visi Banda Aceh 2025–2045 yang diusung, yaitu "Banda Aceh Kota Islami, Maju, dan Berkelanjutan." Beliau mengajak seluruh peserta untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan mencari solusi terbaik guna menghadapi tantangan dan peluang yang ada.
Menyongsong RPJP 2025–2045: Isu-isu Strategis yang Mendominasi
Rapat Koordinasi ini juga menjadi forum yang tepat untuk membahas rencana pembangunan jangka panjang. Pj Sekda Wahyudi menegaskan bahwa lembaga keistimewaan di lingkungan Pemko perlu menyusun program-program yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025–2045. Beberapa isu strategis RPJP mendatang yang menjadi fokus, antara lain, implementasi syariat Islam, pelestarian adat istiadat, seni dan budaya, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, serta pembangunan sumber daya manusia.
