Network
Kilasaceh.com - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menggelar Rapat Terbatas (Ratas) yang memfokuskan pada penanganan darurat terkait erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Rapat yang berlangsung pada Jumat, 3 Mei 2024, di Istana Merdeka, Jakarta, menyoroti langkah-langkah strategis dalam menangani pengungsi akibat bencana alam tersebut.
Jokowi Minta Lokasi Relokasi Pengungsi Gunung Ruang Dipastikan Tepat dan Aman
Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi menekankan beberapa poin penting yang perlu segera diambil tindakan oleh pemerintah. Pertama-tama, Presiden meminta agar relokasi korban bencana erupsi Gunung Ruang dipercepat. Beliau menegaskan bahwa berdasarkan tata ruang yang ada, para pengungsi tidak diperbolehkan untuk kembali ke tempat asalnya. "Diperlukan relokasi untuk pemukiman yang harus dipercepat dan juga urusan pertanahan, termasuk urusan rumah dan yang berkaitan dengan pekerjaan," ungkap Presiden.
Selanjutnya, Presiden meminta kepada seluruh jajaran terkait untuk memastikan bahwa lokasi relokasi sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Beliau secara khusus memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan. "Pastikan bahwa lokasi yang dituju sudah clear and clean, ini nanti Pak Menteri ATR lapangannya dilihat betul," tegas Presiden.
Presiden Jokowi Menekankan Perlunya Penyusunan Skema Terkait Pendanaan, Bantuan, dan Perhitungan Anggaran yang Dibutuhkan untuk Proses Relokasi
Tak hanya itu, Presiden juga menekankan perlunya penyusunan skema terkait pendanaan, bantuan, dan perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk proses relokasi tersebut. "Dan yang paling penting identifikasi beberapa bangunan yang rusak dan infrastruktur yang terdampak, baik itu sekolah, rumah sakit, ataupun jembatan, dan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan," tambahnya.
Gunung Ruang, yang terletak di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), mengalami erupsi sejak 16 April lalu. Erupsi tersebut telah mengakibatkan sekitar 9.000 orang harus mengungsi, sementara sekitar 12.000 penduduk lainnya perlu dievakuasi untuk menghindari bahaya yang lebih besar.
Dalam menyikapi situasi darurat ini, Pemerintah Indonesia terus berupaya maksimal dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban bencana. Mereka telah mengirimkan tim darurat, termasuk petugas medis dan relawan, untuk memberikan pertolongan pertama dan memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi. Pemerintah juga telah mendirikan posko-posko pengungsian dan menyediakan fasilitas kesehatan untuk merawat yang membutuhkan.
Langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi dalam rapat tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menangani situasi darurat akibat bencana alam dengan cepat dan efektif. Penekanan pada percepatan relokasi, pemilihan lokasi yang tepat, serta perencanaan dana yang matang menjadi prioritas dalam upaya mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh erupsi Gunung Ruang.***
