Network
Kilasaceh.com - Dalam persiapan menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh-Sumut 2024, Pemerintah Aceh bersama jajaran terkait telah memantapkan langkahnya. Dalam rapat koordinasi teknis pengawasan tahun 2024 yang digelar di Ballroom Hermes Palace Hotel, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Komjen Pol Tomsi Tohir Balauw, menyoroti pentingnya persiapan yang matang untuk menanggulangi potensi masalah yang mungkin timbul. Tomsi menegaskan perlunya prinsip "sedia payung sebelum hujan" sebagai landasan utama dalam menghadapi pelaksanaan PON di Aceh yang tinggal menghitung hari. Beliau menekankan bahwa kesuksesan penyelenggaraan PON tidak hanya terkait dengan aspek teknis, tetapi juga sukses administratif dan prestasi.
Persiapan PON XXI: Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya Menuju Kesempurnaan"
Berbagai persiapan PON XXI di Aceh telah dipacu dengan intensitas tinggi. Proses penyelesaian sejumlah venue, termasuk Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya yang akan menjadi venue utama dan lokasi pembukaan PON XXI, telah menjadi fokus utama. Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan secara resmi membuka acara tersebut. Irjen Kemendagri, didampingi oleh Pj Gubernur, Pj Sekda Aceh, serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait, melakukan peninjauan langsung terhadap progres pengerjaan sejumlah venue di komplek Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya.
Selain aspek persiapan teknis, Tomsi juga memberikan arahan terkait fungsi pengawasan, khususnya dalam penggunaan anggaran. Menyoroti pesan Presiden Jokowi terkait optimalisasi belanja daerah, Tomsi menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Dalam konteks ini, Inspektorat atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih baik.
Sambutan dari Pj Sekretaris Daerah Aceh, Azwardi, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Irjen Kemendagri beserta Pimpinan KPK RI ke Aceh. Azwardi menyatakan harapannya bahwa kunjungan tersebut akan memperkuat sistem pengawasan pemerintahan di Aceh. Meskipun penjabat gubernur sempat hadir dalam kesempatan tersebut, namun karena undangan dari Presiden di Jakarta, Pj Gubernur Aceh terpaksa meninggalkan acara untuk segera bertolak ke Jakarta.
Azwardi: Pengawasan Efektif Kunci Sukses Program Strategis Aceh Menuju Indonesia Emas 2045
Azwardi juga menyoroti pentingnya Program Strategis dan Mandatory Spending dalam menuju Indonesia Emas 2045. Program-program ini menjadi tonggak penting dalam merajut masa depan yang lebih baik. Azwardi menekankan bahwa pengawasan yang efektif dan efisien menjadi krusial dalam memastikan program-program tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
Sementara itu, Azwardi juga mengingatkan bahwa pengawasan yang menyeluruh harus melibatkan semua pihak dari berbagai kelompok, tanpa meninggalkan satu pun di antaranya. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar pemerintah juga ditekankan untuk menghindari tumpang tindih program dan kegiatan serta inefisiensi dalam penggunaan anggaran.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda Aceh menerima Sertifikat Apresiasi dari Kepala Perwakilan BPKP Aceh atas keberhasilannya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3, Manajemen Risiko Indeks (MRI) Level 3, serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Level 3.
Keseluruhan acara tersebut menunjukkan komitmen dan kesiapan Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan PON XXI dengan sukses. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak terkait, termasuk jajaran Pemerintah Aceh, Inspektorat, dan KPK RI, diharapkan pelaksanaan PON XXI di Aceh dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang signifikan, baik dalam bidang olahraga maupun administratif.
Pada akhirnya, upaya menuju Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan, memerlukan kolaborasi yang erat antara semua pihak. Dengan demikian, Aceh dan Indonesia secara keseluruhan dapat mewujudkan visi tersebut dengan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.***
