Kilasaceh.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat yang sangat penting di Istana Wapres, Jakarta, pada Selasa, 19 Maret 2024, untuk membahas implementasi program percepatan penurunan stunting di Indonesia. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah dengan jumlah anak stunting terbanyak.
Wapres Minta Evaluasi Mendalam, Capaian Program Penurunan Stunting Belum Capai Target
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wapres Ma'ruf Amin, peserta rapat diminta untuk mengevaluasi capaian program percepatan penurunan stunting di tanah air. Wapres menegaskan bahwa meskipun sudah ada upaya yang dilakukan, namun penurunan prevalensi stunting masih belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah, yakni sebesar 14 persen.
"Segera lakukan evaluasi dan analisis lanjutan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan. Saya minta hasilnya dilaporkan kepada saya sebagai Ketua Pengarah (Tim Percepatan Penurunan Stunting) paling lambat dalam dua minggu ke depan," ujar Wapres Ma'ruf Amin.
Wapres menekankan pentingnya hasil evaluasi dan analisis tersebut sebagai masukan bagi perbaikan program ke depan. Dia juga meminta agar perumusan strategi dan program percepatan penurunan stunting harus diperbaiki agar target yang ditetapkan dapat tercapai dalam kurun waktu yang tersisa.
"Harus fokus pada intervensi yang mempunyai daya ungkit besar bagi penurunan stunting karena kita hanya punya waktu tujuh bulan untuk mencapai target tahun 2024, sedangkan target yang harus diturunkan masih tinggi," tegasnya.
Selain itu, Wapres juga menyoroti pentingnya kerja sama dan kolaborasi antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam upaya mempercepat penurunan stunting. Ia meminta semua pihak untuk lebih bersungguh-sungguh dan berinovasi dalam menjalankan program ini.
"Pelaksanaan program penurunan stunting harus dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan secara terpadu dan berkala. Sehingga dapat diketahui perkembangan, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yang kemudian kita bisa mengambil langkah berikutnya untuk memastikan target tahun 2024 bisa dicapai," tutur Wapres.
Wapres juga menegaskan bahwa program percepatan penurunan stunting harus tetap menjadi prioritas nasional dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (PPJMN) 2025-2029 yang tengah disusun pemerintah. Untuk itu, ia meminta Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama dengan lembaga terkait untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
"Segera susun usulan prakarsa revisi Perpres 72 Tahun 2021 berdasarkan evaluasi capaian target yang melibatkan para pemangku kepentingan," ujarnya.
Dalam upaya menangani stunting di tingkat wilayah, Wapres meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendorong para kepala daerah, terutama yang masih memiliki tingkat stunting yang tinggi, untuk memastikan upaya penurunan stunting dapat dilaksanakan dengan baik.
"Penanganan oleh pemerintah daerah dijadikan prioritas, jangan dinomorsekiankan, akibatnya tidak serius. Bagi daerah yang berhasil diberikan penghargaan, sementara yang tidak memenuhi target, agar diberi semacam punishment," kata Wapres.
Percepatan Penurunan Stunting Jadi Prioritas Nasional, Wapres Tekankan Pentingnya Kerjasama Semua Pihak
Wapres juga menyoroti pentingnya penggunaan Dana Desa dalam penanganan stunting. Dia meminta Mendagri untuk berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memastikan bahwa Dana Desa juga dioptimalkan untuk tujuan ini.
"Soal Dana Desa termasuk penggunaannya harus ada perubahan supaya masalah dana desa ke stunting untuk dioptimal. Mendagri dan Mendesa memprioritaskan agar dana desa buat stunting," tegasnya.
Lebih lanjut, Wapres menginstruksikan para Penjabat Gubernur di beberapa provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten untuk memastikan bahwa program percepatan penurunan stunting dilaksanakan dengan baik di daerah masing-masing.
"Pastikan semua pihak, termasuk dari lembaga non-pemerintah seperti dunia usaha, akademisi, lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat, untuk bergotong royong dalam percepatan penurunan stunting," tandasnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Muhadjir Effendy), Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian), Menteri PPN/Kepala Bappenas (Suharso Monoarfa), Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Abdul Halim Iskandar), Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko), Kepala BKKBN (Hasto Wardoyo), serta Wakil Menteri Kesehatan (Dante Saksono Harbuwono).***