Network
Dalam upaya menangani stunting di tingkat wilayah, Wapres meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendorong para kepala daerah, terutama yang masih memiliki tingkat stunting yang tinggi, untuk memastikan upaya penurunan stunting dapat dilaksanakan dengan baik.
"Penanganan oleh pemerintah daerah dijadikan prioritas, jangan dinomorsekiankan, akibatnya tidak serius. Bagi daerah yang berhasil diberikan penghargaan, sementara yang tidak memenuhi target, agar diberi semacam punishment," kata Wapres.
Percepatan Penurunan Stunting Jadi Prioritas Nasional, Wapres Tekankan Pentingnya Kerjasama Semua Pihak
Wapres juga menyoroti pentingnya penggunaan Dana Desa dalam penanganan stunting. Dia meminta Mendagri untuk berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memastikan bahwa Dana Desa juga dioptimalkan untuk tujuan ini.
"Soal Dana Desa termasuk penggunaannya harus ada perubahan supaya masalah dana desa ke stunting untuk dioptimal. Mendagri dan Mendesa memprioritaskan agar dana desa buat stunting," tegasnya.
Lebih lanjut, Wapres menginstruksikan para Penjabat Gubernur di beberapa provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten untuk memastikan bahwa program percepatan penurunan stunting dilaksanakan dengan baik di daerah masing-masing.
"Pastikan semua pihak, termasuk dari lembaga non-pemerintah seperti dunia usaha, akademisi, lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat, untuk bergotong royong dalam percepatan penurunan stunting," tandasnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Muhadjir Effendy), Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian), Menteri PPN/Kepala Bappenas (Suharso Monoarfa), Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Abdul Halim Iskandar), Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko), Kepala BKKBN (Hasto Wardoyo), serta Wakil Menteri Kesehatan (Dante Saksono Harbuwono).***
