Network
Kilasaceh.com - Dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 di halaman Kantor Gubernur Aceh, dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Azwardi, upacara ini dihadiri oleh para pemimpin penting dari unsur Forkopimda Aceh serta para pimpinan instansi vertikal. Kamis, 25 April 2024.
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah: Dampak Positif Otonomi Daerah di Aceh
Dalam arahannya, Azwardi menekankan pentingnya otonomi daerah sebagai instrumen penting dalam pembangunan kesejahteraan dan demokrasi di Aceh. "Otonomi daerah bukan hanya sekadar pembagian urusan pemerintahan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, tetapi lebih dalam lagi, itu merupakan ekspresi dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel," ujarnya dengan penuh semangat.
Dalam konteks pembangunan demokrasi, Azwardi menyoroti pentingnya kebijakan desentralisasi dalam mempercepat masyarakat menuju masyarakat madani atau civil society. "Proses demokrasi di tingkat lokal, seperti pemilihan kepala daerah secara langsung, merupakan bukti nyata dari kematangan demokrasi yang telah dicapai di Aceh," tambahnya.
Azwardi juga menekankan bahwa setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi Aceh. Hal ini tercermin dalam peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kemampuan fiskal daerah. "Peningkatan PAD ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk program-program pembangunan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh," ungkapnya.
Komitmen Lingkungan dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah: Aceh Menuju Ekonomi Hijau
Dalam konteks tema peringatan tahun ini, "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat", Azwardi menegaskan komitmen Aceh dalam menjaga lingkungan dan mengarahkan pembangunan ke arah yang berkelanjutan. "Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi tanggung jawab bersama bagi seluruh masyarakat Aceh," tegasnya.
Selain itu, upacara ini juga menjadi momen untuk menyoroti peran penting Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kepentingan masyarakat ke dalam tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hal ini dianggap sebagai langkah penting dalam membangun kepercayaan dan komitmen masyarakat terhadap proses pembangunan di daerah.
Dalam upacara tersebut, tidak hanya disoroti pencapaian, tetapi juga tantangan yang masih dihadapi oleh Aceh dalam implementasi otonomi daerah. Salah satu tantangan utama adalah meningkatkan kapasitas SDM dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menghadapi dinamika dan kompleksitas tugas yang semakin berat.
Menanggapi tantangan ini, Azwardi menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM di tingkat pemerintah daerah. "Kita perlu terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah agar mampu menjawab tantangan dan harapan masyarakat," katanya.
Selain itu, upacara ini juga menjadi wadah untuk merayakan kerja sama yang erat antara Pemerintah Daerah, unsur Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam memajukan Aceh. Kerja sama lintas sektor dan lintas generasi dianggap sebagai kunci dalam mencapai visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
