Network
Kilasaceh.com - Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui langkah-langkah inovatif. Salah satunya adalah dengan memperluas layanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Mal Pelayanan Publik (MPP) mereka. Andre Muchtar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh, yang juga menjabat sebagai Koordinator MPP, menyatakan bahwa kunjungan harian ke MPP mencapai angka mencengangkan, hingga 500 orang per hari.
Pemerintah Kota Banda Aceh Perluas Layanan: Pembuatan SIM Kini Tersedia di Mal Pelayanan Publik
Menurut Andre, beberapa instansi seperti kantor imigrasi, kependudukan, dan BPJS Kesehatan, menjadi penyumbang pengunjung terbanyak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran MPP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai layanan administratif. "Ke depan, kami akan terus melakukan pengembangan, termasuk dengan menambah layanan pembuatan SIM, sesuai dengan permintaan yang terus meningkat dari masyarakat," ujar Andre.
Kunjungan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh ke kantor MPP menambah warna dalam upaya meningkatkan layanan publik. Dipimpin oleh Ketua Komisi III, Irwansyah, bersama Sekretaris Tgk Januar Hasan dan anggota Sofyan Helmi, mereka turut serta dalam peninjauan terhadap kualitas pelayanan yang disediakan oleh MPP. Irwansyah mengapresiasi peran DPMPTSP dalam memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, sambil menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam mendukung layanan publik yang berkualitas.
Kualitas Layanan Publik Kota Banda Aceh Diperiksa Anggota DPRK: Masukan Terkait Peningkatan Layanan Disampaikan
"Pemerintah dan legislatif harus bersatu dalam upaya memastikan sistem pelayanan publik yang efektif dan berkualitas," ujar Irwansyah.
Dia juga memberikan masukan terkait peningkatan kapasitas pendingin ruangan di MPP, guna memastikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang berkunjung.
Inisiatif Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan layanan publik, terutama melalui MPP, tidak hanya diakui oleh masyarakat setempat, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari lembaga legislatif. Harapan besar terletak pada implementasi langkah-langkah perbaikan dan peningkatan layanan berkelanjutan di masa depan. Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat, diharapkan layanan publik yang lebih baik dan efisien dapat terus terwujud di Kota Banda Aceh.***
