Network
Kilasaceh.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengingatkan akan potensi kerawanan yang terkait dengan penggunaan printer dan scanner sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi suara.
Dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) pada Rabu (7/2/2024), Bagja menyoroti berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan alat tersebut.
Bagja menekankan pentingnya memperhatikan kondisi Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk ketersediaan pasokan listrik.
Baca Juga: Benarkah Presiden Boleh Ikut Kampanye? Ini Kata KPU
"Kondisi TPS yang tidak teraliri listrik tentu akan menjadi masalah. Kemudian, apakah akan terjadi pemadaman listrik," ujarnya.
Selain itu, Bagja juga menyoroti kemampuan sumber daya manusia (SDM) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam mengoperasikan alat printer dan scanner.
Dia menegaskan perlunya dipastikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa setidaknya satu anggota KPPS memiliki kemampuan untuk mengoperasikan alat tersebut. Hal ini penting karena berkaitan dengan proses rekapitulasi manual, di mana formulir harus diisi dan diperbanyak melalui fotokopi.
Baca Juga: KPU Terbukti Langgar Kode Etik Usai Loloskan Pendaftaran Gibran Jadi Cawapres
Dilansir dari laman Bawaslu, Kamis, 8 Februari 2024, Bagja mendorong KPU untuk memberikan pelatihan atau pendampingan dalam penggunaan alat printer dan scanner kepada petugas KPPS.
Menurutnya, seringkali pengguna juga mengalami kesulitan dalam mengoperasikan scanner dan mesin printer menggunakan gadget yang dimiliki. Namun, Bagja juga mengapresiasi penggunaan alat tersebut dalam mengurangi tingkat kelelahan yang dialami oleh petugas KPPS, terutama mengingat pengalaman pada Pemilu 2019 di mana petugas harus mengisi formulir secara manual.
