Network
Kilasaceh.com - Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin, menghadiri evaluasi kinerja di Inspektorat Jenderal Kemendagri RI di Jakarta. Dalam sesi evaluasi ini, Amiruddin menyajikan capaian kinerja triwulan kedua kepemimpinannya, yang berlangsung pada Oktober hingga Desember 2023. Acara tersebut dihadiri oleh tim penilai Inspektorat Jenderal Kemendagri, serta di dampingi oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesra Setdako Banda Aceh, Bachtiar, Asisten Administrasi Umum Faisal, dan Kepala Inspektorat Rita Pujiastuti, beserta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rabu, 17 Januari 2024.
Dalam paparannya, Amiruddin menjelaskan bahwa terdapat 10 aspek/indikator prioritas yang menjadi fokus dalam evaluasi kinerja triwulan kedua. Aspek tersebut melibatkan kesehatan, penanganan stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrem, inflasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan, dan penanganan pengangguran.
Baca Juga: Pj Sekda Kota Banda Aceh Hadiri Pelantikan Yusrizal sebagai Imum Mukim Lambaroeh Banda Aceh
Triwulan kedua ini dianggap sebagai periode penuh tantangan, namun juga penuh peluang untuk kemajuan dan perbaikan. Amiruddin menyatakan bahwa selama masa tersebut, Pemko Banda Aceh bersama-sama bekerja keras dalam menghadapi berbagai dinamika yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Banda Aceh.
Salah satu fokus penting adalah upaya pengendalian inflasi. Amiruddin menyampaikan bahwa Pemko Banda Aceh telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Angka inflasi Kota Banda Aceh pada Desember 2023 tercatat sebesar 1,5 persen year on year (yoy). Pengendalian inflasi dilakukan melalui strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
"Kami akan terus menjaga sembilan langkah pengendalian inflasi daerah dan melakukan modifikasi program agar lebih tepat sasaran, menjangkau masyarakat miskin atau berada pada garis menengah ke bawah," ujar Amiruddin.
Dalam konteks Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Amiruddin menyampaikan bahwa Banda Aceh dapat membanggakan diri karena tidak ada BUMD yang dikategorikan sebagai tidak sehat. Sebaliknya, dua BUMD, yakni Perusahaan Air Minum (Perumdam) Tirta Daroy dan Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muammalah, dinilai berkinerja sangat baik.
Peningkatan signifikan juga terlihat dalam penanganan perizinan di Banda Aceh. Amiruddin mencatat bahwa sebanyak 1.057 izin berhasil diterbitkan, sementara 10.491 perizinan telah diselesaikan pada tahun 2023. Ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan perizinan di Banda Aceh.
Baca Juga: Jalur Pelayaran Segitiga Resmi Dibuka, Pulo Aceh Siap Sambut Wisatawan!
Dalam upaya mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, Pemko Banda Aceh menetapkan tiga kegiatan unggulan. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan kolaborasi dengan instansi terkait dan memanfaatkan inovasi teknologi. Tiga program unggulan tersebut adalah Sistem Informasi Data Pengantin (SIDATIN), Sidang Keliling bersama Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan Pelayanan Online Akta Kelahiran Terintegrasi (Pelita Hati).
Pj Wali Kota Amiruddin menyimpulkan paparannya dengan komitmen untuk terus bekerja keras dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. "Evaluasi ini menjadi landasan untuk perbaikan dan peningkatan langkah-langkah strategis ke depan," ucapnya.
Tidak lupa, Amiruddin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh OPD dan masyarakat Banda Aceh atas kinerja dan dukungan penuh selama ini. "Pencapaian positif Banda Aceh hari ini tentu tak terlepas dari kerja keras segenap jajaran pemerintahan dan dukungan penuh masyarakat."
Pemaparan kinerja Pj Wali Kota Banda Aceh mendapat banyak apresiasi dari tim evaluator. Salah satu poin yang mendapatkan pujian adalah kinerja keuangan Pemko Banda Aceh. Kemendagri memberikan apresiasi karena mandatory spending tercapai dan realisasi belanja mencapai 97 persen, sementara tingkat nasional masih di kisaran 87 persen.
Tim penilai Inspektorat Jenderal Kemendagri juga memberikan apresiasi tinggi terhadap laporan pertanggungjawaban (lpj) Pj Wali Kota Banda Aceh untuk triwulan kedua. Laporan ini dinilai hampir sempurna, mencakup 10 indikator prioritas, tiga kegiatan unggulan, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan baik, reformasi birokrasi yang sudah baik, dan Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK-RI juga mendapatkan penilaian sangat baik dengan skor 96,2.***
