Network
Kilasaceh.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Achmad Hafisz Thohir, mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib etnis Rohingya di Myanmar. Dalam pernyataan yang diambil dari sumber Parlementaria, Sabtu, 30 Desember 2023, Thohir menyampaikan kecamannya terhadap kekerasan dan perlakuan represif yang dihadapi oleh suku Rohingya.
"Saat ini, kita menyaksikan penderitaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Junta militer Myanmar terhadap etnis Rohingya, padahal suku Rohingya sudah ada di Rakhine sejak tahun 1055 dan sempat jaya di Myanmar," kata Hafisz Thohir, anggota Fraksi PAN DPR RI tersebut.
Namun, meskipun suku Rohingya pernah mengalami masa kejayaan di Myanmar, Thohir menyoroti bahwa era tersebut telah berakhir. Rezim Myanmar saat ini, menurutnya, tidak lagi mengurus etnis Rohingya, bahkan melakukan tindakan lebih jauh dengan membunuh dan membantai mereka.
"Kini rezim di Myanmar tak lagi urus mereka karena dianggap bukan warga Myanmar sehingga nasib Muslim Rohingya semakin tak jelas. Rezim merasa tak ada kewajiban bahkan bertindak semena-mena, represif, melakukan pembunuhan, dibantai, dan diusir. Hak dasar manusia tak lagi mereka peroleh," ungkap Thohir dengan nada prihatin.
Atas dasar keprihatinan ini, Thohir mendorong negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) untuk mengambil tindakan konkret guna menghentikan kekerasan yang terus berlangsung di Myanmar, khususnya terhadap etnis Rohingya.
"Tak cukup sekadar mengutuk, tapi dunia dan ASEAN harus membuat langkah konkret. Bisa saja Myanmar diisolasi dari berbagai forum dunia, embargo senjata, ekonomi, dan membekukan paspor serta visa mereka. Selain itu, pelaku genosida di sana harus diseret ke Mahkamah Internasional untuk diadili," tegas Hafisz Thohir.
Dalam upayanya untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar, Thohir memberikan saran-saran konkret. Pertama, isolasi Myanmar dari forum-forum internasional akan menjadi tekanan besar bagi rezim untuk menghentikan kekerasan. Kedua, embargo senjata dan ekonomi dapat merugikan ekonomi rezim serta membatasi kemampuannya dalam melanjutkan tindakan represifnya.
Lebih lanjut, Thohir menyarankan pembekuan paspor dan visa sebagai upaya untuk membatasi mobilitas rezim Myanmar. Hal ini diharapkan dapat membendung pengaruh internasional terhadap negara tersebut. Terakhir, tindakan hukum dengan menyeret pelaku genosida ke Mahkamah Internasional akan menjadi langkah nyata untuk menegakkan keadilan.
"Perlunya tindakan lebih jauh dari ASEAN dan komunitas internasional adalah suara yang harus didengar. Kita tidak bisa hanya diam melihat penderitaan etnis Rohingya terus berlanjut. Tindakan konkret harus diambil untuk mengakhiri krisis kemanusiaan ini," pungkas Thohir.
Pernyataan dan tuntutan dari Wakil Ketua BKSAP ini menjadi dorongan kuat untuk melibatkan komunitas internasional dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar. Saat ini, harapan tertuju pada tindakan nyata dari negara-negara ASEAN dan lembaga internasional lainnya untuk mengakhiri siksaan yang dihadapi oleh etnis Rohingya.
